Komisi V DPR RI Setujui Pagu Indikatif Kementerian PU TA 2025 Rp50,48 Triliun
Dengan rekonstruksi anggaran ini Kementerian PU dapat mengalokasikan anggaran untuk preservasi jalan dan jembatan.
Majalah Intra, Jakarta – Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V Lasarus dihadiri Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membahas rekonstruksi anggaran Kementerian PU TA 2025, disepakati Pagu Indikatif Kementerian PU TA 2025 sebesar Rp50,48 triliun.
Menteri Dody mengatakan sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 menganai Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025, disampaikan bahwa efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum TA 2025 menjadi Rp60,4 Triliun. Setelah efisiensi kedua ini Pagu TA 2025 menjadi Rp50,48 triliun.
“Alhamdulillah dengan tambahan anggaran ini insya Allah kami tetap bisa menganggarkan 8.000 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) senilai Rp1,8 triliun dan 1.025 titik untuk Cipta Karya senilai Rp700 miliar. Ini program padat karya tunai (PKT) sementara hasil sisiran kami dalam waktu singkat setelah mendapat surat dari Kementerian Keuangan,” ucap Menteri Dody di DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Di samping itu, Menteri Dody juga mengatakan dengan rekonstruksi anggaran ini Kementerian PU dapat mengalokasikan anggaran untuk preservasi jalan dan jembatan. Seperti arahan Ketua Komisi V kemarin dengan tambahan anggaran ini dapat melakukan preservasi.
“Sementara waktu kami anggarkan untuk 6 bulan. Nanti akan kami susun lagi sehingga bisa melakukan preservasi untuk 12 bulan,” ujar Menteri Dody.
Setelah rekonstruksi anggaran ini Pagu Indikatif TA 2025 Sekretariat Jenderal Rp443,5 miliar, Inspektorat Jenderal Rp76,3 miliar, Ditjen Sumber Daya Air menjadi Rp23,386 triliun, Ditjen Bina Marga Rp17,095 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp6,396 triliun, Ditjen Prasarana Strategis Rp2,147 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp378 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Rp67,3 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp283,1 miliar dan BPSDM Rp208,8 miliar.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan rapat hari ini fokus untuk membahas produktivitas setelah mendapat tambahan anggaran.
“Hari ini kita diskusi tentang produktivitas karena ini yang ditunggu oleh masyarakat. Kita dukung pemerintah untuk fokus melaksanakan tugasnya sesuai Pagu Indikatif yang kita sahkan hari ini,” ucapnya.
